Dilema Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berkarbonasi Berpemanis

Dewasa ini target penerimaan Negara yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus mengalami peningkatan. Total target penerimaan yang dibebankan kepada DJBC dalam APBN 2018 adalah Rp194,10 triliun, meningkat Rp4,96 triliun atau 2,62% dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp189,14 triliun. Khususnya cukai, target penerimaan tahun 2018 ini sebesar Rp155,40 triliun naik1,50% dari target Cukai di APBN-P 2017. Penerimaan Cukai berdasarkan data APBN 2018 terdiri dari cukai Hasil Tembakau (HT) sebesar Rp148,23 triliun, cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp6,50 triliun, cukai Etil Alkohol (EA) sebesar Rp0,17 triliun, dan penerimaan cukai lainnya sebesar Rp0,50 triliun. Oleh karena itu untuk mencapai target penerimaan yang tiap tahun terus mengalami peningkatan, pemerintah khususnya dalam hal ini DJBC dirasa perlu untuk menambah salah satu objek penerimaan negara khususnya dari bidang cukai. Upaya untuk memperluas atau menambah jenis barang kena cukai baru inilah yang disebut dengan isitilah ekstensifikasi barang kena cukai.

Sumber : APBN 2018

Pemberlakuan ekstensifikasi barang kena cukai didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang menyebutkan bahwa sebuah komoditas bisa dikenai cukai jika memiliki sifat atau karakteristik, seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Saat ini pemerintah memang sedang gencar-gencarnya untuk merumuskan kebijakan baru terkait penambahan barang kena cukai. Salah satu ekstensifikasi barang kena cukai yang sudah mulai menemui titik terang adalah pengenaan cukai pada vape atau rokok elektronik yang mulai diberlakukan terhitung bulan oktober 2018 tahun ini dan cukai kantong plastik yang saat ini sedang di proses kebijakannya yang diperkirakan akan rampung tahun 2019. Selain kantong plastik jenis barang lain yang dapat dikenakan cukai oleh pemerintah adalah minuman berkarbonasi berpemanis (minuman bersoda). 

Alasan mengapa minuman berkarbonasi berpemanis dapat dijadikan salah satu objek cukai baru karena minuman tersebut menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap kesehatan, sehingga peredarannya perlu diawasi oleh pemerintah. Di Negara lain pengenaan cukai atas produk minuman berkarbonasi berpemanis juga sudah dilakukan setidaknya oleh 71 negara, di antaranya Amerika Serikat, Laos, Thailand, India, Singapura dan Meksiko. Rata-rata negara tersebut mengenakan cukai dengan alasan kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dengan melihat komposisi 3 jenis minuman berkarbonasi berpemanis yang paling terkenal di Indonesia, rata-rata komposisinya terdiri dari air berkarbinasi, penyedap rasa, gula, asam sitrat, asam fosfat, kafein, dan beberapa mineral.

Kandungan gula yang terkandung dalam minuman berkarbonasi berpemanis tergolong cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar 30g. Di tahun 2015 WHO merekomendasikan konsumsi gula perhari adalah 25g untuk kepentingan kesehatan, sedangkan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI No 30 tahun 2013, rekomendasi konsumsi gula tidak melebihi 50 gram (5 sendok makan) tiap orang perharinya untuk mengurangi risiko diabetes. Terkait hal tersebut sangat tidak dianjurkan apabila mengonsumsi minuman berkarbonasi berpemanis setiap hari dan/atau dalam jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dirasa perlu meluruskan anjuran konsumsi gula agar senada dengan aturan dari WHO selaku induk organisasi kesehatan di dunia. Kandungan asam fosfat juga dapat mengganggu kemampuan untuk menggunakan kalsium, yang akan menyebabkan terjadinya osteoporosis atau pelunakan gigi dan tulang. Dampak negatif lainnya antara lain dapat merusak ginjal, meningkatkan ketergantungan kafein, dan meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan. Oleh karena itu penulis rasa pengenaan Cukai terhadap minuman berkarbonasi berpemanis dengan alasan kesehatan sudah sangat tepat. 

Namun demikian walaupun minuman berkarbonasi berpemanis dapat dijadikan barang kena cukai baru, penulis berpendapat bahwa pemerintah harus mengkaji secara komprehensif terkait pro dan kontra dari masyarakat. Hal ini untuk menghindari kemungkinan reaksi negatif masyarakat seperti penolakan secara masif oleh masyarakat. Sementara itu terkait dengan teori ekonomi, perlu dikaji juga apakah minuman berkarbonasi berpemanis termasuk barang dengan tingkat elastisitas permintaan sangat elastis atau tidak. Elastisitas permintaan adalah setiap kenaikan harga barang maka akan memengaruhi tingkat permintaan masyarakat yang nantinya hal tersebut bisa memengaruhi jumlah permintaan masyarakat terhadap minuman berkarbonasi berpemanis apabila dikenai cukai. Apabila minuman berkarbonasi termasuk barang dengan tingkat permintaan sangat elastis dikhawatirkan apabila dikenakan cukai yang menyebabkan harga jual naik sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan oleh masyarakat secara signifikan. Hal ini secara tidak langsung dapat memengaruhi pertumbuhan industri minuman berkarbonasi berpemanis. 

Selain itu terdapatnya barang substitusi atau barang pengganti dari minuman berkarbonasi berpemanis juga dapat memengaruhi tingkat permintaannya. Apabila harga naik dalam hal dikenakan cukai maka sebagian besar konsumen minuman bersoda akan beralih ke barang subtitusinya yaitu minuman dalam kemasan lainnya yang tidak mengandung soda. Saat ini kita tahu bahwa pertumbuhan minuman dalam kemasan tanpa soda saat ini sangat pesat sekali. Hampir di setiap warung dan minimarket kita dapat menjumpai berbagai merek dan berbagai varian minuman jenis ini. Pemerintah dalam menentukan kebijakan harus memperhatikan hal-hal mendasar tersebut. Jangan sampai hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi harus menghilangkan kemungkinan dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi di masyarakat.


Dibuat oleh Aditya Panji Saputra - D3 BC AP 2018 untuk memenuhi tugas kuliah
Dilema Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berkarbonasi Berpemanis Dilema Ekstensifikasi Cukai  Pada Minuman Berkarbonasi Berpemanis Reviewed by Si Panjoel on November 04, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.